Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan sosialisasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada para pegawai di lingkungan Sekterariat Jenderal KPU RI, Selasa (17/5) di ruang sidang utama Gedung KPU

LKHASN adalah dokumen penyampaian daftar kekayaan Aparatur  Sipil Negara (ASN)  yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.

Lucky Firmandi Majanto, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) mengatakan pelaporan harta kekayaan bagi ASN dilakukan sebagai salah satu perwujudan good governance, menuju tata kelola pemerintah yang baik.

Lebih lanjut, Lucky menjelaskan bahwa laporan yang harus diisi oleh seluruh ASN ini (terkecuali yang telah melaporkan LHKPN) merupakan wujud pencegahan penyalahgunaan wewenang sehingga dari struktur pejabat tinggi Negara sampai ASN memiliki kewajiban untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

“Kita semua harus bisa mencegah penyalahgunaan wewenang, termasuk pencegahan untuk  adanya korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Lucky.

Sosialisasi ini menghadirkan, Kepala Bidang Pemantauan Evaluasi Pelaporan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Sri Widyastuti sebagai narasumber.

Tuty mengatakan berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), LHKASN ini tidak dilaporkan kepada KPK melainkan kepada pimpinan masing-masing lembaga.

LHKASN wajib dilaporkan sejak adanya keputusan/surat edaran dari Pimpinan Lembaga tentang penetapan pejabat ASN yang wajib melaporakan LHKASN.

Selain itu, Tuti bersama tim juga memberikan penjelasan tentang detail mekanisme pengisian LHKASN yang dapat diisi melalui situs http://siharka.menpan.go.id/ (ftq/red Foto KPU/dosen/hupmas)