Selasa, 12/05 Divisi Hukum KPU Kota Bogor melaksanakan rapat kooridasi secara Virtual dengan KPU Provisi Jawa Barat. Rapat yang diikuti oleh seluruh KPU Kabpaten/Kota se - Jawa Barat ini dilakukan melalui video conference. Rapat yang dibagi kedalam dua gelombang ini, membahas mengenai pengelolaan data dan dokumentasi hukum juga pencermatan kegiatan divisi hukum di masing-masing satker. Rakor ini dilaksanakan dimasing-masing satker yang diikuti oleh Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan (divkumwas), Kasubag Hukum dan staf pelaksana Hukum.

Reza Alwan Sovnidar selaku Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, dalam paparannya meyampaikan terkait hal yang harus dilakukan selama pandemi Covid-19 yaitu kepatuhan KPU Kab/Kota mengikuti protokol kesehatan sesuai perintah KPU RI, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan mekanisme kerja sesuai dengan prosedur dan situasi, menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana adanya dengan memperhatikan protokol kesehatan, meng-pload secara berkala produk hukum yang dihasilkan oleh KPU Kab/Kota dari tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi pemaparan tesebut, melalui Komisioner divkumwas KPU Kota Bogor Bambang Wahyu menyampaikan beberapa hal, yaitu pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dalam rekap surat keputusan (SK) dan produk hukum lainnya, rentang waktu 2017-2020 telah dilakukan, Sesuai arahan Inspektorat KPU RI dalam pengisian Kartu Kendali 2020 dalam proses finalisasi dan tanggal 14 Mei 2020 bisa dikirimkan, Aspek pengendalian internal dan pengawasan sebagai tupoksi yg melekat pada divisi hukum dijalankan secara profesional dan bertanggungjawab. Misalnya dalam hal proses pergantian calon terpilih DPRD Kota Bogor dan pemuktahiran data pemilih.