www.kpu-bogorkota.go.id-Penurunan kepercayaan pada Pemerintah merupakan salah satu “tragedi” bagi sebuah Negara yang bentuk Pemerintahannya berdasarkan demokrasi, yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. 
    Ketidakpercayaan ini bermula dari oknum Pemerintah dan anggota parlemen yang menyalahgunakan jabatannya, berangkat dari ketidakpercayaannya itu, masyarakat sudah memasuki titik jenuh untuk memenuhi hak pilihnya, padahal hanya melalui pemenuhan hak pilihnya lah masyarakat setidaknya memiliki harapan lebih baik terhadap para Pengelola Negara karena dengan memilih cerdas, maka program kerja dan cara kerja para Pengelola Negara pun bisa dikontrol atau dikritisi dengan mudah setidaknya bukan hanya mengerti tetapi memahami mana Partai Politik atau Wakil Rakyat yang benar-benar memperjuangkan dengan serius kepentingan masyarakat luas.
    Maka dari itu, KPU membentuk Relawan Demokrasi pada tingkat Kabupaten Kota. Para volunter ini dibagi kedalam 5 (lima) segmen strategis sebagai sasaran sosialisasi, pertama segmen Pemula yang sasarannya pemilih yang berusia dan akan bersusia 17 tahun pada saat pemilu mendatang, setingkat SMA, mahasiswa dan pekerja muda. Kedua segmen perempuan, sasaran segmen ini adalah para perempuan yang memiliki kecenderungan berfikir pragmatis, atau lebih memilih pada kharisma seseorang, hal ini terjadi karena cenderung perempuan lebih mengedepankan sisi afektifnya ketimbang kognitif. Ketiga segmen Agama, sasarannya adalah para pemeluk agama, ke empat adalah segmen disabel dengan sasaran masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, dan terakhir adalah segmen pinggiran, segmen yang termarjinalkan ini tidak kalah penting dengan segmen yang lain, mengingat mereka memiliki hak yang sama dan setara.

    Yayat Hidayat sebagai ketua KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan semakin kuatnya persepsi negatif masyarakat terhadap pengelola negara, maka akan mengarah pada gerakan yang akan keluar dari sistem negara, maka berdasarkan kedasaran itu, penyadaran politik tidak hanya dilakukan oleh KPU saja, maka dengan KPU membentuk para Relawan Demokrasi agar kecenderungan gerakan negatif ini segera dihentikan. Dalam hal ini realawan demokrasi  tidak hanya mengajak untuk ikut berpartisipasi, tetapi juga mensosialiasikan setiap tahapan, seperti pemahaman mengenai regulasi dll, sehingga Masyarakat paham aturan dan larangan kegiatan Partai Politik, apabila mengerti dan paham maka pemilih yang cerdas dan rasional pun akan terwujud.
    Maka dari itu KPU Provinsi Jawa Barat melakukan pengukuhan guna melegalkan keberadaannya sebagai motivator dan pelopor dalam sosialisasi. Acara yang berlangsung hari Selasa di Aula KPU Provinsi Jawa Barat ini, dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Komisioner KPU Kabupaten Kota, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa barat, Pimpinan Parpol tingkat Provinsi Jawa Barat, agen sosialisasi dari tingkat Provinsi, dan perwakilan dari 5 (lima) segmen Relasi dari seluruh Kabupeten Kota se-Jawa Barat juga orang nomor satu di Jawa Barat yaitu H. Ahmad Heryawan, Lc sebagai yang mengukuhkan para agen sosialisasi dan Relasi ini.
    Terkait hal diatas, maka Sekretaris KPU Kota Bogor Encep Moh. Ali Alhamidi, SH., MH memberikan bekal terhadap Relawan Demokrasi (Relasi) dalam upaya mendongkrak partisipasi masyarakat pada Pemilu mendatang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tugas pokok para Relasi ini yaitu menyadarkan atau setidaknya memberikan pemahaman dan minimalnya pengertian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depan bangsanya, dan memberikan bekal agar para pemilih tidak terjebak pada pemikiran pragmatis.
    Kegiatan yang berlangsung hari Rabu pagi (18/12) ini, dilaksanakan di aula kantor KPU Kota Bogor yang dihadiri oleh Relawan Demokrasi dari berbagai segmen. Cara kerja dari Relasi ini lebih bersifat informal, dan melekat pada profesi para volunter ini, dalam arti menjalankan “misi” dengan tetap melaksanakan tugasnya masing-masing.