www.kpu-bogorkota.go.id - Pemuda memiliki peranan yang sangat penting sebagai agen perubahan dan sosial kontrol dalam perjalanan roda pemerintahan. Namun kita sadari bahwa peranan tersebut masih sangat minim yang pada akhirnya roda Pemerintahan berjalan tanpa kontrol yang jelas. Hal ini mengakibatkan maraknya persoalan yang kompleks di dunia pemerintahan. Persoalan ini berdampak pada ketidak percayaan masyarakat termasuk pemuda terhadap pemerintah. Akhirnya terjadilah apa yang disebut “lingakaran setan” yang tidak ada ujungnya. Pasifnya mereka dalam memberikan peran terhadap penentuan nasib mereka sendiri menjadi persoalan yang cukup signifikan karena mengingat peran pemuda sebagai agen perubahan.
Pemahaman pemuda terkait kesadaran politik dibahas dalam Dialog Kepemudaan di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Kota Bogor. Acara yang dilaksanakan tanggal 13 Februari di sekretariat HMI ini dihadiri oleh mahasiswa dengan pembicara salah satu Komisioner KPU Kota Bogor divisi Sosialisasai Bambang Wahyu, M.Phil dan Walikota terpilih Tahun 2014-2019 Dr. Bima Arya, dialog inipun  sekaligus mengingat 67 tahun HMI berdiri.
Terkait pemahaman politik, dalam dialog ini Bima menyatakan modal utama untuk kekuasaan hanya skill dan kompetensi,”ada beberapa hal yang gagal disadari oleh teman-teman mahasiswa, bahwa banyak aktivis yang kemudian menjadi politisi instan, saya berpesan, dalam hidup ini ada proses, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, bisa dipercepat tetapi bukan diloncati. Saya berharap teman-teman tidak terjebak seperti kebanyakan politisi menjadi generasi instan dan generasi proposal. Orang-orang yang dengan kekuatan pemikiran melampaui masanya, dan orang–orang sabar dalam menjalani proseslah yang akan mencatat sejarah dengan tinta emas”.
Terkait pernyataan tersebut, sebagai Pemilih Pemula yang memiliki potensi besar terkait penentuan nasib negara dituntut untuk menjadi pemilih cerdas, Bambang mengungkapkan, jika masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya maka secara langsung masyarakat menyerahkan hak politiknya kepada orang/pihak yang tidak memperjuangkan kepentingannya, tidak bisa mengoreksi dan memprotes kebijakan pemerintah dan lembaga legislative, masyarakat hanya terkena dampak negative maupun positif dari Pemilu tanpa terlibat menyusun kebijakan pembangunan dan yang pasti masyarakat hanya menjadi alat kepentingan kelompok atau perorangan tertentu.