Launching Tahapan, Program dan Jadual Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Banjar periode 2013-2018 merupakan pencerahan dan pendidikan politik bagi masyakata kota ini. Untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Banjar selaku panitia launching sekaligus penyelenggara Pilwakot harus menjaga independensi, meningkatkan kualitas sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi, dan menjaga keakurasian data dalam menetapkan DPT (daftar pemilih tetap). “Dalam menyelenggarakan Pilwalkot, juga KPU harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku,” pesan Walikota Banjar Herman Sutrisno pada Launching Tahapan Pilwalkot Banjar 2013 yang digelar KPU kotanya di Stadion Bhakti Jl. Mayjen Kartasasmita, Sabtu (2/3).

Di hadapan sekitar seribu warga yang menyaksikan prosesi launching, Wakil Walikota Akhmad Dimyati, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R. Kulyubi, para pejabat pemerintah kota setempat, seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), ulama dan tokoh masyarakat dari Forum Peningkatan Status Kota Banjar, kepada KPU iapun mengingatkan banyaknya kasus terjadi dalam Pilkada.“Dari 175 Pilkada di tanah air pada tahun 2012, ada 75 Pilkada yang masuk MK (Mahkamah Konstitusi-red.), dan 52 diantaranya terjadi kerusuhan. Jadi yang pertama ditegur malaikat di kuburan nanti, pang heulana lamun Pilwalkot Banjar ribut, adalah ketua KPU-nya. Oleh karena itu saya titip kepada Ketua KPU Kota Banjar, bahwa penyelenggaraan Pilwalkot adalah amanat yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya,” pesan Herman.

Ia menyebut tidak peduli siapapun yang akan maju dalam Pilwalkot, “Yang jelas seperti tadi telah diingatkan oleh Ketua KPU Banjar, dalam Pilwalkot jangan ada black campaign, jangan saling menjelek-jelekan atau money politics. Semua calon berjuang dan berilah pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Kota Banjar, sehingga mereka dapat menentukan pilihannya dengan baik”.

Lebih jauh Herman menjelaskan Kota Banjar sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), bukan sebagai kota pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Namun Kota Banjar adalah perubahan status dari kota administratif menjadi daerah otonom yang diperjuangkannya 11 tahun lalu dengan menghasilkan sebagai DOB.

Kota Banjar, lanjutnya, sudah dikenal tidak hanya di tingkat Jawa Barat, tetapi sampai tingkat nasional. Banyak prestasi yang sudah didapat oleh Kota Banjar. Ini adalah salahsatu bentuk dari kepedulian seluruh masyarakat, keseriusan semua elit politik, dan eksekutif dalam membangun kota ini. Salahsatu indikator keberhasilan Kota Banjar dirasakan ketika saya pertama menjadi walikota tahun 2004, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari APBD 2004 hanya Rp. 4 miliyar.

“Sekarang, dalam jangka 9 tahun melonjak menjadi Rp. 54 milyar, berapa kali lipat? Tetangga kita saja Kab. Ciamis Rp 70 miliar dengan 37 kecamatan, kita hanya 4 kecamatan. Ini adalah salahsatu indikator bahwa masyarakat, elit politik dan eksekutif bekerjasama membangun Kota Banjar,” tutur Herman seraya menilai Pilwalkot merupakan satu keharusan karena jabatan kepala daerah dibatasi hanya 5 tahun, sehingga 5 tahun sekali harus ada pemilihan lagi.

Karenanya ia mengharapkan Pilwalkot Banjar 2013yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan Rabu 28 Agustus mendatang akan menghasilkan walikota yang inovatif, walikota yang kreatif, mengingat didalam revisi Undang Undang No. 32/2004 disebutkan bahwa siapapun kepala daerah yang tidak inovatif dan tidak kreatif, bisa dipidana. (MC/KPUJBR)
===================