Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan belum merasa 100 persen aman menggunakan teknologi yang tengah dikembangkan untuk pilkada serentak di 204 daerah. Meski demikian Arief tak menampik jika penggunaan teknologi ini bisa menghemat biaya dalam jangka panjang.

"Jika bekerja secara manual, tenaga manusianya banyak dan butuh tingkat ketelitian tinggi. Tapi teknologi juga belum tentu 100 persen sempurna. Risiko lain biaya membengkak di awal dan sistem bisa ada yang rusak," kata Arief kepada CNN Indonesia Jumat malam (30/1).

Dengan ajuan dana Rp 1,1 triliun untuk Pilkada 2015, Arief mengatakan biaya tersebut belum termasuk biaya pembaruan dan pengembangan teknologi pemilihan umum. "Tim kami masih mengkaji dan sudah bergerak," kata dia.

Kesulitan lain e-voting adalah terkait sosialisasi teknologi itu kepada masyarakat yang butuh waktu tidak sebentar. Sejauh ini KPU baru melakukan digitalisasi data logistik pemilu dan melakukan pemutasian data pemilu, termasuk sistem pemindaian.

"Kami diinstruksikan menggunakan teknologi lebih masif lagi dan (Wakil Presiden) Pak JK ingin sistem yang lebih canggih agar hasil pemilu tidak perlu menunggu 30 hari," ujar Arief.

Sebelumnya di Kantor Wakil Presiden, Jusuf Kalla meminta KPU siap dalam penyediaan sistem TI. JK mengatakan hal itu langsung kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik.

"Pak Wapres meminta kami (KPU) untuk fokus dan konsentrasi dengan bagaimana penggunaan IT yang bisa dilakukan di Indonesia," ujar Husni Kamil di Kantor Wapres, Jakarta.

Menyikapi permintaan JK, KPU akan segera membentuk tim yang mumpuni soal IT tersebut. "Secara bertahap sejalan dengan itu, KPU sudah membentuk tim yang akan mulai bekerja untuk membuat grand design penggunaan IT dalam pemilu di Indonesia," ucap Husni.

Sistem IT dalam pilkada diharapkan mampu membantu memperlancar semua kebutuhan pelaksanaan hingga evaluasi pilkada serentak di 204 wilayah yang terdiri dari 8 provinsi dan 186 kabupaten/kota.

Husni belum mau membeberkan jumlah anggaran yang digunakan KPU untuk mengurus pilkada serentak yang kompleks itu. KPU mengusulkan dana pelaksanaan pilkada sebesar 1,1 triliun. Sebagai perbandingan, pada Pemilu Presiden 2014 KPU menggelontorkan anggaran Rp 7,9 triliun untuk dua putaran.
(pit/agk)