"Harus ada pelatihan supaya  kekhawatiran adanya partisan komisioner di daerah itu tidak terjadi. Sosialisasi pemilu tidak cukup mengingatkan tanggal pilkada saja," ujar Siti dalam diskusi publik di Kahmi Center, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2015).

Siti mengatakan, berbagai masalah yang terjadi di daerah menunjukkan anggota KPU daerah tidak bekerja secara profesional. Menurut Siti, seringkali penyelenggara pilkada di daerah terindikasi membela calon-calon petahana.

Ia menyatakan, pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini juga harus digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan pengawasan pada KPU di tingkat daerah. Pengawasan yang diperketat oleh Bawaslu diharapkan dapat membuat penyelenggara pemilu bekerja secara profesional.

"Bayangkan kalau ada penyimpangan dalam lebih dari 200 pelaksanaan pilkada pada Desember nanti. Melihat penegakan hukum kita seperti ini, saya pikir mewaspadai jauh lebih baik," kata Siti.