
Jakarta, kpu.go.id—Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun karakter individu dan lembaga. Jumat malam (6/12) saat penutupan acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu KPU dengan KPU Provinsi serta Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Hotel Borobudur, Jakarta, KPU memberikan bingkisan sebagai wujud apresiasi kepada lima KPU Provinsi yang telah meraih beberapa kategori penilaian.
“Pemberian bingkisan ini jangan dinilai dari berapa rupiahnya atau wujudnya, tetapi ini sebagai salah satu wujud dari penghargaan KPU RI terhadap KPU Provinsi yang telah tertib membuat laporan-laporan,” ungkap Arief Budiman, Anggota KPU Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
Arief menambahkan, “KPU berterimakasih atas keseriusan dan kekompakan KPU-KPU Provinsi khususnya dan KPU-KPU Kabupaten/Kota pada umumnya, yang telah bekerja keras untuk menyukseskan Pemilu 2014. Apresiasi ini agar memberikan semangat, memotivasi, dan memberi energi baru bagi provinsi dan kabupaten/kota lain, guna perbaikan-perbaikan ke depan”.
Di sela penutupan acara rapat koordinasi, yang sudah terselenggara sejak tanggal Kamis (5/12) itu, KPU memberi apresiasi terhadap KPU Jawa Timur sebagai KPU Prov Tertertib Laporan PP 39, KPU Bali sebagai KPU Prov Tertertib LAKIP, KPU Jawa Tengah sebagai KPU Prov Tertertib Laporan Kinerja Mingguan, KPU Bengkulu sebagai KPU Prov Tertinggi Penyerapan Anggaran 2013, dan terakhir KPU Teraktif dan Tertib Laporan diberikan kepada Syamsuddin dari KPU Prov Sulawesi Tenggara.
Apresiasi atau penghargaan lebih bertujuan untuk merangsang masing-masing individu yang ada di KPU secara keseluruhan mau untuk lebih meningkatkan kinerjanya, dengan demikian lembaganya secara otomatis juga akan terangkat dengan baik. Inilah pentingnya pembangunan karakter bagi individu untuk lembaganya.
Rapat koordinasi menghadirkan lima narasumber, dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, KPK, dan dari Bappenas dua orang. Materinya adalah Pokok-pokok Kebijakan Akuntabilitas Laporan Kinerja, Kebijakan Bappenas dalam Sistem Pelaporan Kinerja Pembangunan Terpadu, Kebijakan Kementerian Keuangan tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA K/L, dan Sosialisasi Umum Gratifikasi.
Kegiatan rapat koordinasi ditutup oleh Anggota KPU Divisi Humas, Data Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dalam sambutan penutupannya Ferry mengatakan, “mekanisme perencanaan dalam sebuah organisasi merupakan hal terpenting untuk memberikan arah dan langkah kemana organisasi itu akan dibawa. Seperti KPU ini, perencanaan sudah bagus, tinggal bagaimana menjalankan aktivitas di dalamnya, kemudian tidak kalah pentingnya untuk mengevaluasi guna perbaikan ke depannya,” pesannya.
“Bagaimana aktivitas-aktivitas dengan mekanisme yang sesuai perencanaan, tahap demi tahap dikerjakan hingga sampai pada sebuah pelaporan yang tepat waktu dan tepat guna. Dengan pelaporan inilah maka kita akan dapat membuat analiasi guna memperbaiki sesuatu yang masih bolong-bolong untuk dilakukan langkah perbaikan ke depan,” sambung Ferry, yang sekaligus menutup acara rapat koordinasi. (wwn)