Medan, kpu, go, id—Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik, Rabu (12/11) menjadi pembicara utama pada seminar nasional Forum Manajemen Indonesia (FMI) ke-6 di Medan. Husni didaulat membawakan materi entrepreneur government yang telah diterapkan dalam institusi penyelenggara Pemilu.

Dihadapan ratusan dosen manajemen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Husni memaparkan pendekatan new public management yang diterapkan KPU dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilu. “Kami berusaha menemukan dan menerapkan cara-cara baru dalam mengelola tahapan Pemilu. Kami menerapkan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dengan mengadopsi kemajuan teknologi informasi,” ujarnya.

Husni memaparkan dalam praktik entrepreneur government kunci utama adalah perencanaan yang baik. “Di KPU kami harus merencanakan tahapan, program dan kegiatan itu untuk kebutuhan 28 bulan, melampaui tahun anggaran. Tahapan, program dan kegiatan itu harus keluar dengan tanggal, jenis kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Satu hari saja waktunya molor akan menjadi masalah besar,” ujarnya.

Karena itu, kata Husni, mengelola tahapan Pemilu jauh berbeda dengan mengelola program dan kegiatan pada institusi pemerintahan lainnya dan dunia swasta. “Dalam mengelola tahapan Pemilu, kita tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek teknis saja, tetapi aspek politis juga tidak dapat dikesampingkan,” ujarnya.

Dalam menetapkan hari pemungutan suara Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada 9 April 2014 saja, kata Husni, KPU harus mengkonfirmasi dulu dengan berbagai kegiatan adat dan keagamaan di berbagai wilayah di Indonesia. “Kami harus konfirmasi ke Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah di Indonesia untuk memastikan hari pemungutan suara itu tidak bersamaan dengan kegiatan keagamaan dan adat di sana,” ujarnya.

Selain perencanaan yang baik, lanjut, Husni, pengorganisasian dan distribusi peran setiap personel sangat penting. “Kami menggerakkan 4,5 juta orang penyelenggara Pemilu dalam waktu yang bersamaan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS. Dengan jumlah sebesar itu, maka manajemen pengorganisasian personel yang dilakukan KPU sudah lebih besar dari manajemen perang,” ujarnya. 

KPU, kata, Husni juga mampu menggerakkan 133,5 juta warga yang terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya ke tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Jumlah itu melampaui capaian Amerika Serikat (AS) pada Pemilu Presiden Tahun 2012. “Partisipasi warga untuk menggunakan hak pilih ke TPS di Amerika Serikat AS hanya 131 juta orang, padahal jumlah pemilih di sana lebih besar dibanding Indonesia,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu, KPU menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara misalnya, KPU menggunakan aplikasi sistem informasi penghitungan suara (situng) untuk merekam, mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Pemilu dengan basis formulir C1 dan lampirannya (sertifikat hasil penghitungan suara dan rincian perolehan suara di TPS). (GD/red. FOTO KPU/Hupmas)