Jakarta, kpu.go.id- Duta Besar (Dubes) Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto Da Silveira Soares mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan diskusi mengenai keberhasilan negaranya dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) berbasis komputer selama kurang lebih 20 tahun, Senin, (1/12).

Soares bersama rombongan diterima oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, dan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay. Dalam diskusi tersebut, Soares menjelaskan bahwa teknologi komputer yang digunakan oleh penyelenggara pemilu di negaranya cukup simpel dan aman dari gangguan jaringan ataupun peretas.

“Kami berhasil menyelenggarakan pemilu berbasis komputer. Sistem ini aman, mudah dan simpel, selama kurang lebih 20 tahun kami tidak menemukan kendala yang cukup berarti. Mungkin negara lain belum ada yang menyamai capaian ini,” tutur dia.

Menurutnya Indonesia dan Brasil memiliki kendala geografis yang sama dalam penyelenggaraan pemilu, untuk itu Soares mengundang KPU guna melakukan kajian penyelenggaraan pemilu berbasis komputer di negaranya.

“Kita (Indonesia-Brasil) memiliki persamaan geografis, Brasil memiliki daerah pedalaman seperti daerah Papua, dan Maluku. Jika KPU ingin mengkaji penyelenggaraan pemilu, kami sangat terbuka untuk menjelaskan bagaimana Brasil menyelenggarakan pemilu menggunakan metode ini,” ujar dia.

Merespon undangan tersebut, Ketua KPU RI sangat berterima kasih atas kunjungan Dubes Brasil dan perhatian negara-negara lain mengenai perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Ia menjelaskan, saat ini KPU sedang membentuk tim kajian untuk menerapkan sistem pemilu yang tepat.

“Saat ini KPU tengah membentuk tim kajian yang mengkaji penggunaan teknologi yang baik dan tepat guna dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, kami (KPU) sangat berterima kasih atas kunjungan dan inisiasi ini,” tutur dia.

Mengenai kendala dalam pemilu, Husni menyampaikan bahwa permasalahan KPU tidak hanya kondisi geografis. Menurutnya sistem pemilu di Indonesia cukup kompleks sehingga butuh kajian mendalam jika KPU akan menggukanan teknologi berbasis komputer dalam proses pemungutan suara.

Sejalan dengan pernyataan Ketua, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menyampaikan bahwa sistem pemilu Indonesia sangat kompleks dan perlu penelitian lebih lanjut untuk menyusun aplikasi yang mumpuni dan tampilan yang bersahabat bagi pemilih.

“Indonesia menggunakan sistem proposional dengan daftar terbuka, yang menampilkan ratusan kandidat dalam satu surat suara, dengan 15 partai, ditambah dengan 3 jenis surat suara. Itu yang menyulitkan kami dalam menyusun aplikasi yang baik dan adaptif bagi pengguna hak pilih,” tambah Hadar.

Undangan Soares tersebut, menurut Hadar merupakan momentum yang baik untuk KPU dalam mempelajari sistem pemilu negara lain, sehingga KPU dapat memperoleh banyak referensi sebelum memutuskan metodologi apa yang akan digunakan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Lebih lanjut, menurut Hadar, jika memang KPU akan menggunakan sistem komputer dalam penyelenggaraan pemilu, sistem tersebut harus inklusif dan bebas dari kepentingan manapun, sehingga pelaksanaan pemilu di Indonesia tetap berintegritas dan  dapat diterima oleh semua pihak.

“Jika KPU akan menggunakan sistem komputer dalam pelaksanaan pemilu, kami ingin teknologi ini inklusif, bisa digunakan oleh semua kalangan dan bebas dari pihak atau kepentingan apapun, hal itu semata-mata untuk menjaga pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan dapat diterima oleh semua pihak. (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)