Jakarta, kpu.go.id- “Performance, komunikasi dan integritas merupakan resep dalam membangun kepercayaan publik.” CEO, Pemilik dan Pendiri PowerPR, lembaga komunikasi stategis bidang PR (Public Relations), Christovita Wiloto menyampaikan hal tersebut dihadapan Ketua dan Anggota dari 29 KPU Provinsi diseluruh Indonesia dalam forum pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (15/12).

Menurutnya, dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi, diperlukan setidaknya performance yang baik dalam pelaksanaan tugas, komunikasi yang baik kepada tiap stakeholders institusi, dan integritas dari tiap fungsionaris dalam suatu institusi.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), penulis buku 'The Power Of Public Relations' (2006) itu berpendapat bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang kompleks, dan KPU telah berhasil menggelar agenda besar tersebut dengan baik dan aman. Ia memberi apresiasi atas capaian itu.

“Pemilu di Indonesia merupakan pagelaran yang kompleks. Setiap 5 tahun sekali akan ada dinamika politik yang sangat besar, yang membuat lebih kompleks adalah para konglomerat Indonesia terjun ke dunia politik. Mereka memiliki bank dan media massa. Bayangkan berapa banyak kepentingan yang muncul? Untuk itu saya memberi jempol kepada KPU atas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 yang berhasil,” puji Wiloto.

Atas kompleksnya pelaksanaan pemilu di Indonesia, ia mengatakan, KPU perlu menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk. Menurutnya, KPU harus melakukan pemberitaan atas semua proses dan kegiatan yang dilakukan terkait pelaksanaan pemilu.

“KPU pasti masuk wilayah konflik, itu pasti. KPU pasti diserang dengan atau tanpa prestasi. Kuncinya kita harus menjadi bagian untuk menjaga kepercayaan publik. KPU harus memberitakan semua proses dan kegiatan penyelenggaraan pemilu, dari tahapan, pelaksanaan, hingga hasilnya. Sosialisasi itu wajib. Arus ini perlu kita jaga untuk meningkatkan deposit kepercayaan masyarakat,” tuturnya.

Mengenai proses komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait, menurut Wiloto, KPU perlu memanfaatkan berbagai kanal informasi untuk menjangkau masyarakat dengan segmentasi khusus.

“KPU perlu memakai kanal informasi sebanyak mungkin, untuk menjangkau semua segmen masyarakat, tidak ada salahnya menggukanan kanal non formal karena stakeholder KPU tidak hanya mengangses kanal-kanal informasi formal,” lanjut dia.

Lebih lanjut, lulusan Magister Manajemen Asian Institute of Management, Manila itu menerangkan, setiap fungsionaris KPU perlu menjaga integritas penyelenggara pemilu karena masyarakat melakukan penilaian kinerja melalui apa yang mereka lihat. 

“Kepercayaan publik muncul atas apa yang mereka lihat, untuk itu KPU perlu menjaga integritas tiap-tiap penyelenggara pemilu. Jika kepercayaan masyarakat mencapai fase yang lebih tinggi, masyarakat akan melakukan seleksi alami terhadap pemberitaan media yang tidak benar,” tutupnya. (ris/red FOTO KPU/ook/Hupmas)