Jakarta, kpu.go.id- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas suksesnya pelaksanaan Pemililihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014, Jumat, (16/1).

Selain menyampaikan apresiasi, ia beserta rombongan yang diterima oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Komisioner KPU RI, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim dan beberapa pejabat eselon II dilingkungan KPU RI itu menyerahkan laporan hasil pantauan pelaksanaan pemilu tahun 2014.

“Komnas HAM berterima kasih, kami sungguh mengapresiasi proses pileg dan pilpres lalu. Tingkat capaiannya sungguh luar biasa, kami berterima kasih untuk itu. Selanjutnya untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu, kami sudah susun laporan dalam bentuk buku sehingga dapat dimanfaatkan KPU untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu kedepan,” tutur Maneger.

Meskipun banyak pihak memuji pelaksanaaan Pemilu Tahun 2014, Muhammad Nurkhoiron, Komisioner Komnas HAM yang mendampingi Maneger menjelaskan bahwa KPU perlu meningkatkan kinerja untuk menjaga hak konstitusional semua warga negara Indonesia berdasarkan prinsip bebas dan adil.

“Kami ingin berdiskusi agar semua warga negara mendapat hak yang sama berdasar prinsip free and fair, khususnya terhadap warga yang masuk dalam kelompok rentan. Kelompok ini masih banyak yang belum memberikan hak konstitusinya. Hasil pantauan yang kami lakukan banyak pasien di rumah sakit yang tidak dapat memberikan hak konstitusinya pada pemilu 2014,” ujarnya.

Atas catatan tersebut, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa KPU telah mengakomodasi semua masukan dari berbagai pihak, termasuk melakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki kebutuhan khusus. Namun ia menyampaikan bahwa KPU menghadapi berbagai kendala selama proses kegiatan tersebut.

“Kami (KPU) sedapat mungkin mengakomodasi semua masukan dari multi pihak, termasuk mengadvokasi secara khusus terhadap pemilih rentan ini. Memang tidak bisa menyeluruh, namun kami sudah mengupayakan secara optimal. Utamanya kami terkendala dengan masalah anggaran,” tutur dia.

Kendala lain yang dihadapi penyelenggara pemilu menurut Hadar Nafis Gumay adalah sulitnya mendata kelompok masyarakat tersebut, “kesulitan bermula dari proses pendataan, tidak ada yang punya data persis, bahkan kelompok mereka sendiripun mengalami kesulitan mendata,” tambah Hadar.

Walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu, Hadar menyampaikan bahwa KPU akan terus berinisiatif untuk melakukan pendataan dan pendekatan secara lebih baik, khususnya masyarakat kelompok rentan tersebut.

“Ini akan kami (KPU) upayakan betul supaya pendataan menjadi lebih lengkap, kami akan melakukan pendekatan  lain. Dalam pemilu 2014 kami menggunakan daftar pemilih tambahan supaya dapat menjangkau pemilih tersebut, walaupun opsi itu tidak diatur secara khusus dalam undang-undang,” lanjut dia.

Banyak hal yang perlu dilakukan dalam penyempurnaan sistem pemilu, atas kebutuhan itu, Komisioner KPU RI, Arief Budiman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya.

“Dalam penerapan sistem pemilu, kita memang perlu penyempurnaan, saya harap Komnas HAM dan pihak lain dapat memberi saran pemikiran dan jalan keluar atas kendala yang selama ini kita hadapi,” Arief menambahkan. (ris/FOTO KPU/dosen/Hupmas)