Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar acara pelatihan bagi jurnalis pemilihan umum (pemilu) tentang pentingnya kebijakan kepemiluan berbasis riset untuk pemilu yang berkualitas, Sabtu (17/1).

Acara tersebut merupakan buah dari kerjasama antara KPU-LIPI yang sebelumnya telah membentuk Electoral Research Institute (ERI), lembaga riset yang berupaya memproduksi kajian akademis politik dan kepemiluan.

Sri Nuryanti, Peneliti LIPI yang juga pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Ri periode 2007-2012 berharap acara tersebut dapat memberikan perspektif keilmuan yang baru dalam bidang kepemiluan bagi para jurnalis pemilu.

“Saya pikir kegiatan workshop ini perlu untuk me-recharge ulang pemahaman kita terkait isu-isu terkini mengenai kepemiluan, sehingga dapat disampaikan kepada publik dengan baik,” tuturnya.

Terkait proses penyampainan informasi kepemiluan kepada masyarakat, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik berharap bahwa proses penyebarluasan informasi dapat dilakukan secara baik sesuai dengan norma dan kode etik jurnalistik yang berlaku.

“Dalam konteks workshop ini, kami (KPU) menginginkan supaya proses penyebarluasan informasi kepemiluan bisa disampaikan dengan cara yang baik sesuai dengan norma dan kode etik jurnalistik,” turur Husni membuka acara yang berlangsung di ruang Media Center, Gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta.

Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dapat menerima informasi itu secara jelas dan objektif. “Ini penting supaya penyajian berita kepemiluan itu bisa diikuti oleh masyarakat umum secara objektif, dan juga dapat memberi manfaat baik,” ujar dia.

Secara khusus, ia berharap agar penyampaian berita dapat disajikan secara mendalam sebagai bentuk kepedulian jurnalis dalam memberikan pendidikan politik kepemiluan yang baik kepada masyarakat.

“Kita ingin menambahkan 1 (satu) hal substantif kepada rekan jurnalis, yaitu bagaimana menyusun suatu peristiwa kepemiluan dengan pola mendalam dengan metode riset, sehingga publik dapat menerima manfaat yang lebih selain informasi kepemiluan,” lanjut dia.

Acara yang didukung oleh Australian Electoral Commission (AEC) dan Lembaga Studi Pers dan Pembagunan (LSPP) itu akan berlangsung selama 2 (Dua) hari 17-18 Januari 2014, dengan 20 orang peserta workshop dari berbagai media massa. (ris/FOTO KPU/dosen/Hupmas)