Jakarta, kpu.go.id- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Yandri Susanto mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penambahan anggaran terkait pendirian Pusat Pendidikan Pemilih, KPU diharapkan dapat menjelaskan secara detail realisasi bentuk dari kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih tersebut. Hal ini diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kemarin (Selasa, 2/2).

“Ide pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih sangat bagus, saat ini kami ingin mengetahui bentuk realisasi dari kegiatan tersebut, intinya kalau kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilu saya kira Komisi II akan mendorong atau menyetujui usulan penambahan anggaran tersebut,” ungkap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten II itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Yanuar Prihatin, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia  mengungkapkan ketertarikannya pada program Pusat Pendidikan Pemilih, hal itu didasari oleh kekhawatirannya pada tingkat kedewasaan pemilih yang menurutnya harus ditingkatkan, mengingat telah masuknya Indonesia pada babak baru menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Menyinggung bentuk kegiatan pada program tersebut, ia mengingatkan KPU untuk dapat menjelaskan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh KPU dari tingkat pusat hiungga kabupaten/kota dengan anggaran yang diajukan. Menurutnya tingkat pendidikan pemilih menjadi hal penting untuk mendapat perhatian khusus saat ini.

“Kami kira Pak Ketua KPU dapat mendiskusikan ulang program tersebut, kami mohon informasi lebih lanjut, bagaimana polanya, kerjanya, keterjangkauan, proses, dan output dari program pendidikan pemilih ini,” terang Yanuar.

Agenda RDP yang dihadiri 31 dari 50 anggota Komisi II DPR RI malam itu, adalah pembicaraan awal pembahasan APBN-P 2015 dan penyampaian evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan seluruh komisioner KPU RI, Sekretaris Jenderal, Arif Rahman Hakim beserta jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, Komisioner Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas beserta Sekjen dan Sekretaris BNPP, Triyono Budi Sasongko.

Terkait pembahasan APBN-P 2015 KPU menyampaikan 7 (tujuh) usulan tambahan anggaran untuk tahun 2015, dengan rincian program kegiatan sebagai berikut :

    1. Alokasi anggaran untuk 18 (delapan belas) daerah pemekaran.
    2. Alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.
   3. Alokasi anggaran kompensasi/penghargaan bagi ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota periode  2007-2012.
    4. Penambahan operasional perkantoran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang terdiri dari 533 satuan kerja (Satker)
   5. Alokasi anggaran supervisi dan monitoring pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang akan dilaksanakan serentak tahun 2015.
   6.  Alokasi program kegiatan pemutahiran data pemilih yang akurat dan transparan.
    7. Alokasi program kegiatan Pendidikan Pemilih.

Mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2014, Ketua KPU, Husni Kamil Manik menyampaikan, bahwa sampai akhir Desember tahun 2014 realisasi anggaran KPU hanya sebesar 79,33% dari total pagu anggaran sebesar 13 triliun.
 
Rendahnya realisasi anggaran KPU saat itu menurut Husni disebabkan oleh; tidak terlaksananya putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil presiden, dan adanya efisiensi dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014 serta keluarnya surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor. (dam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)