Jakarta, kpu.go.id- Pelaksanaan Pemilu Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu menyisakan banyak kisah, khususnya terhadap media atau pers yang melakukan peliputan tiap tahapan penyelenggaraan. Keberadaan media sebagai penyampai informasi seharusnya membawa pemahaman dan opini masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu tersebut. Fenomena atau isu baru yang terjadi tiap pelaksanaan pemilu merupakan hal yang biasa terjadi, permasalahan ataupun kebijakan baru menjadi hal yang menarik bagi media.

Fenomena media yang sangat partisan, polarisasi di masyarakat disebabkan terbelahnya pers dalam beberapa bagian, independensi dan kebebasan pers menjadi pembelajaran bagi semua unsur yang terlibat pada pelaksanaan pemilu.

Hal tersebut diungkapkan Samiaji Bintang Nusantara, Direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), pada acara diskusi dan penghargaan Liputan Pemilu 2014, di Hotel Cemara Jakarta, Rabu (25/3).

Acara yang diadakan LSPP ini dikemas dalam bentuk diskusi , mengevaluasi dan membicarakan isu yang muncul terkait pemilu dan media saat peliputan Pemilu 2014 lalu. Hadir sebagai narasumber Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Idy Muzayyad,  dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkyansyah selaku penyelenggara pemilu.

Berbicara mengenai isu pers dan pemilu selama Pemilu 2014, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyoroti soal independesi serta kebebasan pers dan substansi dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri, keterbelahan pers yang terjadi kala itu tidak mencemaskan dirinya, karena menurutnya substansi dari pelaksanaan pemilu itu sendiri yang perlu di pikirkan bersama.

“Saya termasuk yang tidak begitu cemas dengan adanya polarisasi pers, di luar fenomena itu saya melihat pemilu dalam ranah substantif, apakah harapan-harapan dalam pemilu itu telah menghasilkan orang-orang yang membawa kita pada keadaan yang lebih baik, bukan pemimpin yang telah memperoleh suara rakyat untuk membagi-bagi kekuasaan ataupun pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya,” ungkapnya.

Keterbelahan pers yang terjadi dipandangnya merupakan bagian dari kebebasan pers, fenomena polarisasi adalah bentuk independensi suatu media dan merupakan tanda telah terwujudnya kebebasan pers asalkan tidak mengorbankan kepentingan publik sebagai penerima.

“Saat kita membicarakan soal kebebasan pers, maka bermimpi jika pers itu tidak berbeda-beda, sebab salah satu ciri independesi adalah perbedaan itu sendiri, tanpa perbedaan maka tidak ada kebebasan. Terbelah karena kebebasannya lebih baik daripada bersatu karena tidak ada kebebasan,” urai Bagir Manan.

Menyambung diskusi evaluasi pers pada Pemilu 2014, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah mengungkapkan, pemahaman secara menyeluruh terhadap proses pemilu menjadi modal utama media khususnya bagi masing-masing individu yang melakukan peliputan.

“Ada beberapa teman-teman (media) yang melakukan peliputan pemilu, belum memiliki informasi terhadap aspek kepemiluan itu sendiri secara menyeluruh, pemahaman terhadap electoral roll, electoral system baiknya melekat pada diri tiap orang yang berkepentingan dalam pemilu, termasuk media itu sendiri,” ujar Ferry.

Menyoal independesi, penyikapan berbeda dari masing-masing media cetak, online ataupun elektronik terlihat pada liputan Pemilu 2014 lalu. Pemberitaan dan penyiaran yang adil dan berimbang tampaknya tidak mudah untuk diwujudkan di lapangan, meskipun hal tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU, mungkin hal ini yang menimbulkan fenomena polarisasi tersebut.

“Soal independesi yang mengarah pada fenomena polarisasi yang terjadi saya yakin berbeda penyikapannya antara media penyiaran dengan media cetak, dan terkait pemberitaan dan penyiaran yang adil dan berimbang, telah kita tegaskan dalam Peraturan KPU bagaimana pelaksanaan pemberitaan dan penyiaran betul – betul adil dan berimbang, walaupun kenyataan di lapangan tidak mudah,” lanjut mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

Ferry menambahkan, media sebagai bagian pengawasan dalam “trias politika” baiknya dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat dengan informasi yang disampaikannya, informasi yang terkait dengan Pemilu melalui bahasa media yang mudah dipahami masyarakat .

Acara saat itu diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para jurnalis dari media penyiaran (televisi), media cetak dan online yang telah mengirimkan berita mereka kepada LSPP. Penilaian berdasarkan bobot originalitas berita, manfaat bagi publik dan kualitas reportase. (dam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)