Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI untuk mengimplementasikan Peraturan KPU (PKPU) No 1 Tahun 2015, Kamis (26/6).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat pembukaan acara menjelaskan, walaupun Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) ada dibawah Biro Teknis dan Hupmas, hal tersebut bukan berarti menjadi tanggung jawab dari Biro Teknis dan Hupmas.

“Walaupun PPID ada dibawah Biro Teknis dan Hupmas, itu bukan berarti menjadi tanggung jawab dari Biro Teknis dan Hupmas, tetapi semua biro harus bekerja sama,” ujar Ferry.

Ia berharap peserta bimtek bisa menjadi pelopor di masing-masing biro untuk dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi yang nantinya akan kelola oleh Biro Teknis dan Hupmas KPU.

“Saya berharap bapak dan ibu yang hadir sekalian bisa menajdi lokomotif untuk menjadi pejabat pengelola informasi di biro masing-masing yang nantinya terintegrasi secara pusat dan akan ditampung di Biro Teknis dan Hupmas,” tuturnya di ruang rapat utama Gedung KPU RI.

Fasilitator dalam Bimbingan Teknis pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI berasal dari Indonesia Parliamentary Center (IPC) dan pakar keterbukaan informasi publik Alamsyah Saragih yang juga mantan komisioner Komisi Informasi Pusat, dengan materi yang dibawakan hari ini tentang hak atas informasi, pengecualian informasi, Daftar Informasi Publik (DIP) dan PPID.

Bimtek itu dihadiri oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. sebelumnya bimtek ini sudah dilaksanakan di 9 KPU Provinsi dan 30 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tanggal 9 Desember 2015. (ajg/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)