Jakarta, kpu.go.id- Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan semua komponen bangsa berkewajiban menyukseskan pilkada serentak 2015. Pilkada merupakan sarana memilih pemimpin di daerah  yang nantinya bersama-sama dengan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. Segala dinamika yang terjadi dalam persiapan pilkada diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan pilkada.

“Penyelenggaraan pilkada tahun ini pada bulan Desember, tahun 2017 pada bulan Februari dan tahun 2018 pada bulan Juni merupakan amanat undang-undang. Semua pihak berkewajiban untuk menyukseskannya,” kata Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam acara Diskusi Mengukur Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang digelar oleh Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, Senin (29/6) di Jakarta.

Menurut Ferry terdapat beberapa tahapan yang sangat strategis dalam pilkada yakni pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye dan pemungutan, penghitungan suara. “Pemilih adalah subjek demokrasi yang harus terfasilitasi dengan baik karena mereka yang akan menentukan pemimpin di daerah,” ujarnya.

Untuk pencalonan, konflik-konflik internal partai berpotensi menjadi gangguan. Partai politik sebaiknya dapat menyelesaikan persoalan internalnya sebelum masa pendaftaran. Selain itu rekrutmen pasangan calon di internal partai politik perlu mendapat pencermatan dari masyarakat. Parpol diharapkan dapat mengusung figur terbaik untuk berlaga dalam pilkada.

Kampanye juga sangat strategis sebagai media informasi calon kepada masyarakat. Semangat undang undang adalah mendorong pasangan calon memperbanyak kegiatan kampanye dialogis.  Untuk itu, rapat umum yang dalam pilkada periode sebelum-sebelumnya menjadi metode kampanye utama, sekarang hanya ditempatkan sebagai kampanye jenis lain.

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan sarana untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Untuk itu, KPU berkewajiban menjaga suara rakyat agar terhitung dan tercatat sesuai dengan keasliannya. “Best practice yang telah kita lakukan pada pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam hal transparansi hasil pemilu akan tetap kita gunakan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil pilkada,” ujarnya.

Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan semua pihak harus optimis pilkada serentak tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. Menurut Muhammad, dinamika dan potensi konflik pilkada tiga kali lebih tinggi dibanding pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden karena ada tiga struktur kekuasaan yang terlibat yakni elit, kelas menengah dan akar rumput. “Semua akan all out untuk dapat menang. Karena itu potensi konfliknya tinggi,” ujarnya.

Sebagai antisipasi potensi-potensi masalah itu, maka penyelenggara harus mempersiapkan diri dengan baik. Bawaslu telah menyiapkan empat perangkat yang dibutuhkan dalam pengawasan yakni regulasi, kelembagaan, anggaran dan personel.

"Untuk regulasi sudah ada enam perbawaslu yang rampung. Saat ini tersisa empat perbawaslu lagi, sudah selesai dibahas dan tinggal diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," rincinya.

Untuk kelembagaan pengawas sudah terbentuk di setiap kecamatan di daerah-daerah yang akan menggelar pilkada. Pengawas di kecamatan sangat penting karena potensi kecurangan dalam penghitungan suara paling besar pada saat rekapitulasi di kecamatan. Untuk di TPS, potensi kecurangan kecil karena masyarakat ikut mengawasi, beda dengan rekap di kecamatan, hanya boleh dihadiri oleh saksi dan pengawas pemilu. (gd/red. )