3.png)
.png)
.png)
Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad, menerima tanda kehormatan bintang penegak demokrasi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).
Tanda kehormatan yang diberikan ini adalah sebagai wujud apresiasi terhadap kinerja penyelenggara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu yang dinilai sukses dalam penyelenggaraannya.
“Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi terhadap kinerja peyelenggara Pemilu, utamanya pada saat penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu, saya hanya bagian kecil dari penyelenggaraan Pemilu tersebut,” ungkap Husni.
Ditekankan Husni, pencapaiaan ini merupakan hasil kerja kolektif bersama seluruh komisioner KPU, Sekretariat Jenderal hingga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di seluruh Indonesia dan luar negeri.
“Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, para calon presiden dan wakil presiden 2014 lalu, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, dan seluruh mitra kerja lainnya.
Namun bagaimanapun kontribusi utama yang kami hargai adalah partisipasi rakyat yang konstruktif dalam proses pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Penghargaan ini kiranya dapat menjadi motivasi bagi seluruh penyelenggara pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2015. Pencapaian sukses Pemilu 2014 lalu harus dapat dilanjutkan menjadi sukses Pilkada Serentak 2015, jelas mantan Komisioner KPU Sumbar ini.
Selain 2 penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi, Presiden RI juga memberikan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, dan Bintang Budaya Parama Dharma kepada 44 putra putri terbaik bangsa atas pengabdian dan jasa-jasanya yang luar biasa terhadap negara dan bangsa Indonesia sesuai dengan tugas dan profesinya. (red. FOTO KPU/dok. humas)
