Merauke, kpu.go.id - Pasca tahapan pencalonan yang menghasilkan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015, kini saatnya tahapan pilkada memasuki tahapan kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 27 Agustus 2015 dimulai tahapan kampanye.

Provinsi Papua sebagai daerah paling timur di Indonesia, turut menyelenggarakan pilkada di 11 Kabupaten, yaitu Kerom, Boven Digoel, Asmat, Merauke, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Raya, Waropen, Supiori, Pegunungan Bintang, dan Nabire. Pilkada di 11 Kabupaten tersebut akan diikuti oleh 42 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menggelar Deklarasi Serentak Kampanye Damai Pilkada 11 Kabupaten se-Papua, Kamis (27/8) di Distrik Sota, Merauke, Papua.

"Gong kampanye damai pilkada 2015 akan kita mulai dari ufuk paling timur Indonesia, di Distrik Sota titik nol kilometer perbatasan RI-PNG. Kita semua berharap 42 pasangan calon ini bisa memahami aturan main pilkada dengan baik. Masyarakat menanti pemimpin yang tidak dijajah kepentingan pribadi, tetapo kepentingan rakyat Papua. Harapannya memilih bukan untuk menang atau kalah, memilih adalah sebuah keberanian menentukan masa depan kita semua," papar Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy di depan peserta deklarasi.

Deklarasi ini selain diikuti oleh 42 paslon dari 11 kabupaten, juga dihadiri Komisioner KPU RI, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, Bawaslu Provinsi Papua, Panwaslu, perwakilan partai politik, Kapolda, Perwakilan Kodam, Danrem, Lantamal XI Papua, Forkompimda, dan tokoh masyarakat Papua.

Sementara itu Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas dalam sambutannya mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah proses demokrasi yang terbesar di dunia, bukan kedua atau ketiga. Seperti contohnya di Amerika, bukan rakyat yang memilih secara langsung, tetapi memakai electoral college, bukan suara rakyat yang langsung menentukan pemimpinnya. Kemudian India memilih presiden selama 2-3 minggu, sedangkan di Indonesia proses pemilu berlangsung satu hari. Sehingga Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia dan menjadi kiblat negara-negara lain. Bahkan negara-negara di timur tengah banyak yang belajar demokrasi di Indonesia.

"Deklarasi kampanye damai ini berlokasi di titik nol kilometer, di perbatasan dengan negara lain, sehingga kegiatan ini tidak hanya didengar oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga didengar oleh negara sahabat di Papua Nugini. Jadi menjadi penting bagi deklarasi damai ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya," ujar Sigit yang hadir di Merauke untuk me-launching deklarasi kampanye damai tersebut.

Sigit juga menjelaskan, lawan dari damai adalah kacau, kerusuhan, dan chaos, ini berarti pengali nol dengan apa yang diinginkan dan cita-cita kebangsaan. Situasi kacau itu yang membuat Indonesia tidak bisa mencapai kesejahteraan, oleh karena itu damai adalah pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sigit juga berharap para paslon untuk dapat memastikan pendukungnya tidak melakukan sesuatu yang destruktif. Apabila ada rasa ketidakpuasan, bisa ditempuh melalui cara yang diatur dalam Undang-Undang. Misalnya tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu, bisa ke Bawaslu, kalau tidak puas dengan independensi KPU, bisa ke DKPP.

"Masyarakat pemilih juga harus memastikan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, memilih calon yang memiliki visi dan misi sesuai kehendak kita, sehingga lahir pemimpin yang kita harapkan semua. KPU dan Bawaslu juga harus bisa membangun sinergi. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pemilihan ini berjalan sebaik-baiknya dan penyelenggara pemilu dapat bekerja profesional, independen, dan transparan," jelas Sigit yang juga memegang Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di KPU RI.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga menyuarakan ajakan menjaga proses kedamaian dalam kampanye pilkada. Semua masyarakat Papua harus menyambut positif tahapan pilkada ini, dan berharap semua bisa berjalan baik, benar, dan lancar. Klemen Tinal juga menjelaskan baik dan benar itu adalah secara UU, dan kemenangan adalah milik semua rakyat Papua, tidak ada yang kalah, semua adalah pemenang.

"Mari kita jaga martabat baik-baik, dan jangan sampai membuat hal-hal yang menurunkan harga diri rakyat saudara semua dari daerah masing-masing. Kita dari Papua bisa memberi hal yang baru di belahan Indonesia yang lain. Bukan hanya matahari terbit 2 jam lebih dulu, tetapi demokrasi yang baik juga berawal dari sini," tegas Klemen Tinal. (Arf/red.FOTO KPU/dam/Hupmas)