Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil peran dalam pelaksanaan Pilkada serentak Desember mendatang, lembaga anti rasuah tersebut menilai Pilkada serentak memiliki posisi yang strategis pada roda pemerintahan.

Hal tersebut diungkapkan oleh wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja saat meluncurkan program Pilkada Berintegritas 2015 di Gedung KPK,  Senin (31/8). Acara tersebut mengundang penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), perwakilan KPU dan Bawaslu dari 9 Provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Desember mendatang serta pemerhati Pemilu.

“Menurut pandangan kami, Pilkada serentak 2015 mempunyai posisi yang sangat strategis, karena akan menentukan wajah daerah di masa yang akan datang,” ungkap Adnan.

Adnan melanjutkan, bahwa KPK nantinya akan berupaya membantu untuk menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas. Berdasarkan data KPK, terdapat 61 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karenanya, masyarakat harus memilih dengan integritas agar dapat memilih pemimpin yang ber integritas.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menurut adnan untuk memastikan bahwa seluruh faktor terkait Pilkada akan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, sehingga dapat mewujudkan pemimpin yang berintegritas kepada daerahnya.

Sependapat dengan Adnan, KPU yang saat itu diwakili oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI, Nur Syarifah berpendapat bahwa, penyelenggara Pemilu (KPU) telah menginventarisir permasalahan yang terjadi di tiap tahapannya untuk nanti dikonsultasikan dengan DPR. Sebab menurutnya, antara aturan tertulis dan penerapannya dilapangan acap kali berbeda.

Acara saat itu diakhiri dengan peluncuran program Pilkada Berintegritas 2015 yang ditandai dengan penyikapan kain penutup prasasti yang kemudian dilanjutkan dengan penyematan pin “Pilih Yang Jujur” kepada Kepala Biro Hukum, Nur Syarifah dan Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron. (dam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)