Padang, kpu, go, id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menggelar deklarasi pilkada serentak 2015 secara terpusat di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu (9/9). Sejumlah 38 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 kabupaten/kota ditambah dengan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Barat berkomitmen untuk menghadirkan pilkada yang berintegritas dan sekaligus badunsanak (kekeluargaan /red. ) di ranah Minang.

Dalam acara deklarasi tersebut, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik kembali mempromosikan tagline pilkada badunsanak yang telah dipopulerkan sejak pilkada tahun 2005. Pilkada badunsanak adalah sebuah komitmen moral antar penyelenggara, peserta pemilihan dan masyarakat untuk menghadirkan kontestasi politik tanpa kekerasan, tanpa kecurangan dan mengedepankan semangat kekeluargaan dan persaudaraan.

Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik meminta komitmen pasangan calon, partai politik pengusung dan masyarakat untuk tetap menegakkan prinsip badunsanak dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015.  Mantan anggota KPU Sumatera Barat dua periode itu mengatakan kontestasi politik untuk memperebutkan kekuasaan di tingkat lokal tidak boleh sampai merusak kohesivitas sosial, hubungan kekerabatan dan pertemanan.

“Saya kira tagline pilkada badunsanak yang pernah kita canangkan pada Pemilukada tahun 2010 masih relevan untuk kita tegakkan. Terlalu murah jika pertarungan untuk memperebutkan jabatan harus melepaskan hubungan kekerabatan dan pertemanan yang telah terjalin antar pasangan calon selama ini,” ujarnya.

Pilkada badunsanak kata Husni, bukan berarti meniadakan kompetisi tetapi berkompetisi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dan dianut oleh masyarakat Minangkabau. Pilkada badunsanak dapat terwujud jika penyelenggara bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. 

“Penyelenggara pilkada harus independen. Jangan sampai ada laporan ke Jakarta yang menyampaikan keberpihakan. Kami akan tindak tegas jika ada penyelenggara yang berpihak. Independensi penyelenggara adalah kata kunci integritas,” ujar Husni.

Untuk menjamin terlaksananya pilkada badunsanak di Sumatera Barat, Husni juga meminta aparatur sipil Negara (ASN) dan aparat keamanan bersikap netral. “Pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan adalah wilayahnya pasangan calon dan partai politik. Untuk itu saya minta ASN dan aparat keamanan di Sumatera Barat bersikap netral,” ujarnya.

Husni tak lupa mengingatkan pasangan calon agar tidak menganggap penyelenggara pemilihan sebagai lawan. “Kami ini penyelenggara pemilihan. Kami sediakan gelanggang untuk bertarung. Karena itu kami jangan diserang karena kami bukan lawan para pasangan calon,” ujar Husni. Dia berharap dari proses pilkada serentak di Sumatera Barat muncul kepala daerah yang menonjol di tingkat nasional dan dapat menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat.

Ketua KPU Sumatera Barat, Amnasmen meminta pasangan calon memanfaatkan waktu berkampanye yang panjang untuk menyampaikan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerahnya masing-masing. “Manfaatkanlah waktu berkampanye yang panjang tersebut untuk bertemu dan berdialog dengan pemilih. Saya juga minta para calon untuk menghindari kampanye yang tidak terpuji,” ujarnya.

Penjabat Gubernur Sumatera Barat, Reydonnyzar Moenek mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan bantuan dan fasilitasi kepada KPU untuk efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak 2015. “Pilkada hanya sebuah cara untuk memilih pemimpin. Makna yang lebih penting dari pilkada adalah legitimasi, efektivitas, derajat keterpilihan, akuntabilitas, keadilan dan kesejahteraan,” ujarnya.

Reydonnyzar mengatakan masyarakat Minangkabau telah memiliki tradisi demokrasi yang sangat kuat. Minangkabau telah mengenal demokrasi jauh sebelum revolusi Prancis. “Masyarakat Minangkabau sudah terbiasa berbeda pendapat. Tetapi perbedaan pendapat bukan sumber pertikaian, tetapi motivasi untuk maju dan berkembang,” ujarnya. (gd/red. )