3.png)
.png)
.png)
Jakarta, kpu.go.id – Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) merupakan wujud pertanggungjawaban, dan transparansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2015 kepada masyarakat, Rabu (30/9).
Hal tersebut diterangkan oleh Anggota KPU RI, Arief Budiman saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penggunaan Aplikasi Silog Pilkada 2015, di ruang rapat lantai 2 gedung KPU RI, Jakarta.
“Akuntabilitas, kualitas, dan integritas penyelenggaraan pemilu akan terwujud melalui transparansi, dan Silog merupakan bagian dari proses transparansi itu,” ujar Arief.
Karena melalui silog, publik dapat mengetahui jumlah kebutuhan logistik pada suatu daerah. Dari jumlah perlengkapan di TPS, kebutuhan surat suara, hingga proses lelang yang sedang dilakukan oleh KPU.
Menurut Arief, penggunaan aplikasi silog merupakan hal yang sangat penting. Sebab melalui aplikasi tersebut, banyak informasi yang tersedia bagi publik agar dapat mengetahui integritas dan akuntabilitas KPU dalam penyelenggaraan pilkada ataupun pemilihan umum (pemilu).
“Pertemuan ini sendiri penting untuk membangun akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu,” lanjutnya.
Selain wujud akuntabilitas, dan transparansi KPU kepada publik, rakor tersebut dimaksudkan untuk menertibkan KPU di daerah yang belum mengisi aplikasi tersebut.
“Pertemuan ini mendesak untuk dilakukan. Karena masih ada beberapa daerah yang belum mengisi silog, bahkan ada kasus dimana anggota KPU di daerah tidak mengetahui apa itu silog,” tegas Arief.
Rakor yang digelar oleh Biro Logistik KPU RI tersebut mengundang 266 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Mengingat banyaknya peserta, maka rakor tersebut dibagi menjadi 6 gelombang.
Rakor gelombang pertama ini diikuti oleh 5 Provinsi dan 51 Kabupaten/Kota. Setiap daerah yang hadir diwakili oleh anggota KPU divisi logistik, kepala bagian/kepala sub bagian logistik dan operator silog itu sendiri. (dam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)
