3.png)
.png)
.png)
Keterangan Foto : Kepala Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU RI, Farida Fauzia, dan Wakil Kepala Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU RI, Susilo Hadi (Podium kanan-kiri) memberikan penjelasan dalam salah satu sesi rakor pengunaan Silog dalam Pilkada Tahun 2015, (1/10)
Jakarta, kpu.go.id – Kepala Biro Logistik Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Farida Fauzia dalam Rapat Koordinasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 Gelombang Kedua berharap seluruh jajaran KPU berkomitmen untuk mengoptimalkan silog dalam pelaksanaan Pilkada 2015, Kamis (1/10).
“Acara ini mempunyai makna yang sangat penting, guna menyatukan gerak langkah dalam mengelola logistik pilkada tahun 2015 serta berkomitmen untuk mendayagunakan aplikasi silog Pilkada Tahun 2015 secara optimal dalam menyukseskan Pilkada Tahun 2015,” terang Farida.
Menurut Farida, pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak 9 Desember 2015 dapat diselenggarakan secara kolektif, dan efektif apabila didukung oleh ketersediaan logistik pemilu yang tepat jumlah, tepat jenis, serta tepat waktu.
“Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember nanti bisa terselenggara secara kolektif, dan efektif apabila didukung oleh ketersediaan logistik pemilu, tepat jumlah, tepat jenis serta tepat waktu. Sekaligus pendistribusiannya tepat tujuan,” lanjutnya.
Mengingat proses produksi dan distribusi kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, sesuai jadwal ditetapkan pada 5 Oktober hingga 8 Desember, maka pada H-1 seluruh logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) harus sudah sampai.
“Pelaksanaan tahapan tersebut perlu dapat perhatian kita semua, jadi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan logistik pilkada 2015 harus sudah sampai sehari sebelum pemungutan suara berlangsung. Itu juga perlu dikelola secara efisien dan efektif. tentunya dengan dukungan data dan informasi yang akurat, serta up to date,” tuturnya.
Silog Pilkada 2015 merupakan buah kerjasama antara KPU dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sebelumnya telah diterapkan pada pergelaran Pemilu 2014.
Dengan adanya aplikasi itu, Farida berharap setiap satker dapat memanfaatkanya dengan baik, dengan meng-update data dan informasi, sehingga dihasilkan data informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan dalam melakukan kontrol pengadaan logistik pilkada.
Terkait peserta rakor gelombang II tersebut, dihadiri oleh 8 (delapan) operator di Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur, 11 (sebelas) operator di Kabupaten Provinsi Papua, 8 (delapan) operator di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat serta 13 (tiga belas) operator di Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)
