3.png)
.png)
.png)
Keterangan Foto : Pengemudi bentor sedang melihat materi sosialisasi di Stasiun kereta Medan
Medan, kpu.go.id- Lain ladang, lain Ilalang, beda daerah, berbeda pula tantangan. Peribahasa itu tampaknya berlaku bagi para penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (red-pilkada) serentak tahun 2015. Tiap-tiap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah menghadapi tantangan yang berbeda dalam menyelenggarakan pilkada. Tak terkecuali Kota Medan, yang merupakan daerah perkotaan.
Sebagai masyakarat perkotaan, warga Medan cenderung apatis terhadap penyelenggaraan pemilu. Tingkat partisipasi pemilu di Medan pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2014 lalu hanya mencapai 56 persen. Angka itu termasuk tinggi dibanding partisipasi pada Pilkada 2010 yang hanya mencapai 34 persen.
“Dari tahun 2009 memang hampir tidak pernah mencapai 50 persen,” ujar Yenni Chairiah Rambe, Ketua KPU Kota Medan.
Yenni mengakui banyak faktor yang memengaruhi apatisme masyarakat Kota Medan. Salah satunya ialah perspektif masyarakat terhadap output yang dihasilkan oleh proses pemilu. Masyarakat Kota Medan disuguhkan beberapa kejadian dimana para anggota DPRD dan walikota yang merupakan hasil pemilu, terlibat kasus.
“Itu yang menjadi beban berat kami (dalam melakukan sosialisasi),” ujar Yenni.
Dalam berbagai sosialisasi, masyarakat masih kerap menanyakan tentang guna proses pemilihan, ketika melihat beberapa pemimpin yang dihasilkan terlibat kasus hukum. Beban berat tersebut bertambah ketika pada penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu, terdapat anggota KPU Kota Medan yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Itu menjadi tugas berat kami, makanya kami bagaimana bisa kita tetap transparan, menjaga independensi dan integritas sebagai penyelenggara,” tambah Yenni.
Berbagai fakta-fakta lapangan yang terjadi membuat KPU Kota Medan, menyiapkan beberapa strategi untuk lebih dekat kepada pemilih. Selasa, (27/10), KPU Kota Medan melakukan sosialisasi kepada komunitas supir angkutan, taksi dan becak, di Stasiun Kereta Api Medan. Sosialisasi ini dilakukan KPU Kota Medan bekerjasama dengan Yayasan Sintesa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang banyak melakukan pendampingan terhadap berbagai kalangan masyarakat di Kota Medan.
Edi Suhartono, Anggota KPU Kota Medan mengatakan tujuan diadakan sosialisasi ini ialah ingin menyampaikan kepada publik, di semua sektor masyarakat bahwa Medan sekarang sedang menyongsong Pilkada.
Afrizal Kurniawan, Direktur Sintesa megatakan bahwa kerjasama dengan KPU Kota Medan, dilakukan karena terdapat fakta bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak megenal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada Kota Medan.
Sosialisasi di stasiun kereta api ini bukan merupakan satu-satunya tempat yang didatangi oleh KPU Kota Medan. Sebelumnya KPU Kota Medan, melakukan sosialisasi ke komunitas penari Reog yang ada di Medan. Selanjutnya, pasar tradisional, terminal, perkampungan akan menjadi tempat sosialisasi pemilu.
Itulah berbagai cara yang dilakukan KPU Kota Medan. Di luar Medan, ratusan srategis sosialisasi dilakukan oleh ratusan KPU di kabupaten/kota lain se-Indonesia. Para penyelenggara pemilu di daerah bekerja keras memutar otak untuk terus mendekatkan diri kepada pemilih. Tingkat partisipasi pasti jadi target aksi, tapi di atas itu, terdidiknya pemilih menjadi harapan jangka panjang. Sehingga ke depan masyarakat tersadarkan mereka bukan hanya menjadi objek pemilu, tetapi subjek utama dalam pemilu itu sendiri.(fhq/red. FOTO KPU/ftq/Hupmas)
Sebagai masyakarat perkotaan, warga Medan cenderung apatis terhadap penyelenggaraan pemilu. Tingkat partisipasi pemilu di Medan pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2014 lalu hanya mencapai 56 persen. Angka itu termasuk tinggi dibanding partisipasi pada Pilkada 2010 yang hanya mencapai 34 persen.
“Dari tahun 2009 memang hampir tidak pernah mencapai 50 persen,” ujar Yenni Chairiah Rambe, Ketua KPU Kota Medan.
Yenni mengakui banyak faktor yang memengaruhi apatisme masyarakat Kota Medan. Salah satunya ialah perspektif masyarakat terhadap output yang dihasilkan oleh proses pemilu. Masyarakat Kota Medan disuguhkan beberapa kejadian dimana para anggota DPRD dan walikota yang merupakan hasil pemilu, terlibat kasus.
“Itu yang menjadi beban berat kami (dalam melakukan sosialisasi),” ujar Yenni.
Dalam berbagai sosialisasi, masyarakat masih kerap menanyakan tentang guna proses pemilihan, ketika melihat beberapa pemimpin yang dihasilkan terlibat kasus hukum. Beban berat tersebut bertambah ketika pada penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu, terdapat anggota KPU Kota Medan yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Itu menjadi tugas berat kami, makanya kami bagaimana bisa kita tetap transparan, menjaga independensi dan integritas sebagai penyelenggara,” tambah Yenni.
Berbagai fakta-fakta lapangan yang terjadi membuat KPU Kota Medan, menyiapkan beberapa strategi untuk lebih dekat kepada pemilih. Selasa, (27/10), KPU Kota Medan melakukan sosialisasi kepada komunitas supir angkutan, taksi dan becak, di Stasiun Kereta Api Medan. Sosialisasi ini dilakukan KPU Kota Medan bekerjasama dengan Yayasan Sintesa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang banyak melakukan pendampingan terhadap berbagai kalangan masyarakat di Kota Medan.
Edi Suhartono, Anggota KPU Kota Medan mengatakan tujuan diadakan sosialisasi ini ialah ingin menyampaikan kepada publik, di semua sektor masyarakat bahwa Medan sekarang sedang menyongsong Pilkada.
Afrizal Kurniawan, Direktur Sintesa megatakan bahwa kerjasama dengan KPU Kota Medan, dilakukan karena terdapat fakta bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak megenal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada Kota Medan.
Sosialisasi di stasiun kereta api ini bukan merupakan satu-satunya tempat yang didatangi oleh KPU Kota Medan. Sebelumnya KPU Kota Medan, melakukan sosialisasi ke komunitas penari Reog yang ada di Medan. Selanjutnya, pasar tradisional, terminal, perkampungan akan menjadi tempat sosialisasi pemilu.
Itulah berbagai cara yang dilakukan KPU Kota Medan. Di luar Medan, ratusan srategis sosialisasi dilakukan oleh ratusan KPU di kabupaten/kota lain se-Indonesia. Para penyelenggara pemilu di daerah bekerja keras memutar otak untuk terus mendekatkan diri kepada pemilih. Tingkat partisipasi pasti jadi target aksi, tapi di atas itu, terdidiknya pemilih menjadi harapan jangka panjang. Sehingga ke depan masyarakat tersadarkan mereka bukan hanya menjadi objek pemilu, tetapi subjek utama dalam pemilu itu sendiri.(fhq/red. FOTO KPU/ftq/Hupmas)
