Denpasar, kpu.go.id- Rekapituasi hasil penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi salah satu kunci dalam menentukan kualitas hasil penghitungan suara pada akhirnya. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota dituntut untuk intensif melakukan monitoring dan supervisi kepada penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan tersebut.

“Kita semua harus mau turun dan memberikan perhatian terhadap proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang akan menentukan kualitas penghitungan suara. Kalau di tingkatan ini berhasil, maka beban kita (KPU-red) di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi akan berkurang,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik pada saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi serta penetapan hasil, Kamis (29/10).

Bimtek yang digelar di Sanur, Bali ini merupakan bimtek lanjutan ketiga, dimana sebelumnya telah dilaksanakan di dua Kota yakni Serang dan Balikpapan. Hadir pada Bimtek ini, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah timur Indonesia.
Tingkat PPK, lanjut Husni, merupakan salah satu kunci keberhasilan rekapitulasi suara berjenjang yang nantinya akan bermuara di KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“intinya bagaimana tingkat kecamatan ini berhasil kita lakukan. Ini kunci keberhasilan Pilkada, rekap kecamatan harus berhasil dan tidak ada masalah,” tegas Husni yang juga merupakan mantan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. 
Selain rekapitulasi di tingkat kecamatan, Husni juga menekankan pentingnya pencatatan administrasi yang baik, guna mengantisipasi sengketa yang nanti akan terjadi.

“Pencatatan administrasi dan aspirasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus tercatat dengan baik. Pencatatan administrasi yang baik, dapat menjadi “senjata” kita (KPU-red) apabila nanti ada sengketa atau permasalahan yang muncul di kemudian hari,” tandas Husni.

Sejalan dengan Husni, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak yang menjadi narasumber dalam Bimtek tersebut menjelaskan, persoalan administrasi menjadi salah satu dari beberapa potensi permasalahan yang terjadi pada proses rekapitulasi.

“Dalam rekapitulasi penghitungan suara, potensi permasalahan yang sering terjadi adalah pengelembungan suara, persoalan administrasi, ketidak jujuran dan ketidak netrealan, serta  transaksi politik, “jelas Nelson.

Untuk menghadapi permasalahan yang ada baik KPU dan Bawaslu menghadapi tantangan yang sama dalam menjaga integritas sebagai penyelenggara sehingga kerjasama antar sesama penyelenggara harus dilaksanakan dengan baik.

“Kami berharap rekan-rekan Panwas (Panitia Pengawas Pemilu-red) tidak menjadi rival atau pihak yang menganggu bagi KPU, tetapi Panwas dijadikan sebagai pihak yang membantu proses-proses penyelenggaraan pemilu,” tuturnya.

Komsioner KPU lainnya Hadar Nafis Gumay, menyoroti rekapitulasi tingkat PPK dapat dilakukan secara paralel, khususnya daerah yang jumlah TPS-nya ratusan. Proses ini dapat dibagi maksimal empat kelompok, sehingga diharapkan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, Scan formulir hasil penghitungan suara (C1) yang menjadi kunci keberhasilan pada pemilu sebelumnya, pada momen Pilkada ini, harus dapat sesegera mungkin discan dan diunggah. 

“Kita harap dapat menunjukkan hasil kerja yang transparan dan publik dapat mengontrol kinerja kita,” Kata Hadar.  

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Anna Erliyana mengungkapkan untuk mengurangi jumlah pengaduan terhadap penyelenggara pemilu, DKPP telah mengadakan sosialisasi ke 10 daerah.

“Saya memahami beban berat yang harus dijalankan oleh rekan-rekan di Kabupaten/Kota dan Provinsi, tetapi sebagai penyelenggara pemilu kita harus bersikap netral, dan profesional kepada siapapun yang kita hadapi,” ujar Anna. (Ajg/ook/red. FOTO KPU/ook/Hupmas KPU)