3.png)
.png)
.png)
Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menjelaskan isu-isu krusial pelaksanaan Pilkada serentak 2015 pada Rakornas yang dihadiri juga oleh Presiden RI, Joko Widodo, Mendagri Tjahyo Kumolo, Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Kepala BIN, Sutiyoso.
Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik dihadapan 3000 lebih peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember mendatang perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder pilkada, Kamis (12/11).
Hal tersebut menjadi fokus KPU karena kondisi cuaca di wilayah tersebut sulit terprediksi, sehingga pada beberapa kali pemilu terakhir proses distribusi logistik pemungutan dan penghitungan suara pilkada menjadi tersendat.
“Karena kondisi cuaca yang sulit terprediksi itu, kita akan menempatkan pelaksanaan pemungutan suara di Yahukimo ini menjadi perhatian bersama,” tutur Husni.
Husni menceritakan, pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu, KPU telah mempercepat proses distribusi logistik itu menjadi tujuh hari lebih cepat. Namun upaya tersebut terkendala akibat buruknya cuaca di wilayah pedalaman Yahukimo.
“Pada pilpres yang lalu pergerakan logistik di Yahukimo sudah kita percepat satu minggu. Tapi setiap kali diupayakan terbang ternyata didaerah pedalaman Yahukimo tidak memungkinkan untuk mendarat, jadi satu minggu itu terbang saja gagal, apalagi sampai,” papar dia.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pada pilkada kali ini Husni telah meminta KPU setempat untuk mempercepat lagi proses distribusi logistik pemilu, khususnya wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
“Nah ini sudah kami instruksikan kepada KPU Yahukimo secara khusus untuk mempercepat lagi menjadi 10 sampai 14 hari lebih awal,” lanjutnya.
Karena logistik itu diprediksi akan tiba lebih awal, Husni meminta bantuan dari aparat keamanan baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membantu KPU dalam melakukan pengamanan, minimal hingga hari H pelaksanaan pemungutan suara.
“Kami (KPU) perlu dukungan keamanan, untuk memastikan logistik yang datang lebih cepat ini tidak terganggu,” ujarnya.
Dalam acara yang berlangsung di Ecovetion, Jakarta dan dihadiri oleh Presiden RI, unsur TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, dan unsur pemerintah pusat maupun daerah seluruh Indonesia tersebut, Husni menargetkan bahwa dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara pilkada dapat terpublikasi dalam waktu 3 (tiga) hari. Empat hari lebih cepat dari capaian KPU pada Pilpres 2014 lalu.
“Pada pilpres lalu KPU berhasil mengumpulkan dan mempublikasi formulir C1 sebanyak 98,6% dalam 7 (tujuh) hari. Kami menargetkan tahun ini dalam waktu 3 hari prestasi pilpres lalu dapat diraih juga,” tandas Husni.
Untuk daerah yang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) nya tidak banyak, jalur transportasi yang lancar, dan koneksi internet yang stabil, Husni berharap proses pengumpulan dan publikasi hasil rekapitulasinya bisa tuntas bersamaan dengan hari pelaksanaan pemungutan suara.
“Bahkan di daerah yang terpenuhi tiga persyaratan, yang jumlah TPS tidak banyak, di bawah 1000 atau 500, kemudian alat transportasi antar wilayah bisa ditempuh 1 atau 2 jam, fasilitas internetnya baik, hari pertama tanggal 9 Desember 2015 semua dokumen formulir C1 bisa terkumpul dan terpublikasi,” tambahnya.
Proses tersebut perlu dilakukan KPU secara cepat dan akurat agar masyarakat tidak terlalu lama menanti-nanti hasil pilkada dan lebih lama menghadapi kondisi politik yang syarat dengan persaingan.
“Hal ini perlu, sehingga masyarakat bisa mengetahui proses yang dilakukan KPU, dan tidak mudah dihasut dan mencurigai proses rekaputulasi yang ada,” tutur Husni. (ris/red. FOTO KPU/rap/Hupmas)
