3.png)
.png)
.png)
Keterangan Foto : Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, saat memantau rekapitulasi tingkat PPK, di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran.
Pangandaran, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, ferry Kurnia Rizkiyansyah mengingatkan jajarannya di KPU Kabupaten Pangandaran untuk selalu mengedepankan integritas dan profesionalitas dan independensi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015.
Menurut Ferry, sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pangandaran bisa disetarakan dengan daerah lainnya bahkan melebihi untuk keberhasilan sebagai penyelenggara. Salah satu indikator adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat disana yang mencapai 78,04% pada Pilkada ini.
“Kawan-kawan di Pangandaran telah membuktikan hasil kerja nya dengan pencapaian partisipasi masyarakat 78,04%,” ungkap Ferry.
Ferry menerangkan, tingkat partisipasi di Pangandaran di tengarai tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan bahkan relatif tinggi secara Nasional, namun semua terjawab saat nanti semua daerah selesai melakukan penghitungan resmi di tingkatannya.
Menurutnya hasil tersebut patut diberikan apresiasi mengingat banyaknya keraguan dan dinamika yang terjadi pada proses tahapan Pilkada di Kabupaten Pangandaran. Mulai dari penilaiannya sebagai daerah baru yang belum lama terbentuk sampai dengan dinamika yang timbul saat seleksi komisioner di wilayah tersebut.
"Ini (KPU Kabupaten Pangandaran-red)) patut di apresiasi, mengingat banyaknya dinamika yang terjadi pada proses tahapan di Pangandaran,"jelasnya, bahkan sempat terjadi keraguan terhadap penyelenggara, tapi itu semua tertepis saat melihat kinerja mereka saat ini, imbuhnya.
Oleh karenanya Ferry mengharapkan, kepada KPU Pangandaran untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada disana.
Profesionalitas dan integritas dimaksud, yakni dengan melakukan penempatan SDM yang ada sesuai dengan keahliannya serta tidak memandang darimana pegawai itu berasal, mengingat dari 29 orang SDM yang ada, hanya 4 orang yang merupakan pegawai asli KPU.
"Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal serius yang perlu di perhatikan, jangan pernah memisahkan mana organik KPU (pegawai asli) dengan yang bukan, sebab saat seseorang sudah masuk ke dalam KPU maka semua harus mempunyai visi dan misi yang sama," terang nya.
Selain itu, ia pun menegaskan, agar tiap personil yang ada di KPU Pangandaran untuk memiliki kompetensi dasar mengenai siklus maupun dinamika kepemiluan yang sama. "Saya berharap semua yang ada disini mempunyai kompetensi yang sama mengenai kepemiluan, mulai dari komisioner sampai dengan office boy," ujar Ferry
Sedangkan, ketua KPU Kabupaten Pangandaran Wiyono Budi Santoso membenarkan hal tersebut, banyak pihak yang sempat meragukan kompetensi maupun kapabilitas penyelenggara, akan tetapi tidak membuatnya berkecil hati, sebab hal tersebut akan dijadikannya sebagai penyemangat dirinya, hingga proses akhir dari pilkada ini yang akan menjawabnya.
"Banyak yang menanyakan tentang kapabilitas kami dan terkait dengan pertanyaan tersebut, Kami hanya berkata bahwa kami akan menjawabnya dengan kinerja kami," ungkap Wiyono.
Sampai saat ini proses scan C1 di kabupaten pangandaran sudah 100%, kabupaten dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 308.663 jiwa yang tersebar pada 672 TPS di 10 kecamatan, tinggal menyisakan 2 kecamatan lagi untuk proses penghitungan manual di tingkat kecamatan menggunakan aplikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) dan diperkirakan selesai hari ini (Sabtu, 12/12).
Selain melakukan pemantauan di Kabupaten Pangandaran, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang juga mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat juga menyempatkan diri memantau wilayah Karawang Barat, Karawang Timur, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya.
Hasil pemantauan secara keseluruhan, daerah di Provinsi Jawa Barat relatif lebih baik, meskipun di beberapa daerah seperti Kabupaten Cianjur ditemui beberapa kendala, meski demikian Ferry berharap segala masalah yang terjadi dapat diselesaikan pada tingkatannya sehingga tidak perlu harus naik ke tingkatan di atasnya.
“Dari hasil pantauan saya, Jawa Barat pada umumnya relatif lebih baik, saya berharap segala dinamika yang muncul dapat diselesaikan di tingkatannya, apabila hal tersebut terkait soal rekapitulasi maka bisa diselesaikan saat pleno rekpitulasi di kecamatan, sehingga tidak perlu menunggu naik sampai kabupaten/kota,” tutup Ferry.(shr/dam.FOTO.HumasKPU/dam)
Pantau Pilkada Kabupaten Pangandaran melalui aplikasi SITUNG disini
Menurut Ferry, sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pangandaran bisa disetarakan dengan daerah lainnya bahkan melebihi untuk keberhasilan sebagai penyelenggara. Salah satu indikator adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat disana yang mencapai 78,04% pada Pilkada ini.
“Kawan-kawan di Pangandaran telah membuktikan hasil kerja nya dengan pencapaian partisipasi masyarakat 78,04%,” ungkap Ferry.
Ferry menerangkan, tingkat partisipasi di Pangandaran di tengarai tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan bahkan relatif tinggi secara Nasional, namun semua terjawab saat nanti semua daerah selesai melakukan penghitungan resmi di tingkatannya.
Menurutnya hasil tersebut patut diberikan apresiasi mengingat banyaknya keraguan dan dinamika yang terjadi pada proses tahapan Pilkada di Kabupaten Pangandaran. Mulai dari penilaiannya sebagai daerah baru yang belum lama terbentuk sampai dengan dinamika yang timbul saat seleksi komisioner di wilayah tersebut.
"Ini (KPU Kabupaten Pangandaran-red)) patut di apresiasi, mengingat banyaknya dinamika yang terjadi pada proses tahapan di Pangandaran,"jelasnya, bahkan sempat terjadi keraguan terhadap penyelenggara, tapi itu semua tertepis saat melihat kinerja mereka saat ini, imbuhnya.
Oleh karenanya Ferry mengharapkan, kepada KPU Pangandaran untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada disana.
Profesionalitas dan integritas dimaksud, yakni dengan melakukan penempatan SDM yang ada sesuai dengan keahliannya serta tidak memandang darimana pegawai itu berasal, mengingat dari 29 orang SDM yang ada, hanya 4 orang yang merupakan pegawai asli KPU.
"Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal serius yang perlu di perhatikan, jangan pernah memisahkan mana organik KPU (pegawai asli) dengan yang bukan, sebab saat seseorang sudah masuk ke dalam KPU maka semua harus mempunyai visi dan misi yang sama," terang nya.
Selain itu, ia pun menegaskan, agar tiap personil yang ada di KPU Pangandaran untuk memiliki kompetensi dasar mengenai siklus maupun dinamika kepemiluan yang sama. "Saya berharap semua yang ada disini mempunyai kompetensi yang sama mengenai kepemiluan, mulai dari komisioner sampai dengan office boy," ujar Ferry
Sedangkan, ketua KPU Kabupaten Pangandaran Wiyono Budi Santoso membenarkan hal tersebut, banyak pihak yang sempat meragukan kompetensi maupun kapabilitas penyelenggara, akan tetapi tidak membuatnya berkecil hati, sebab hal tersebut akan dijadikannya sebagai penyemangat dirinya, hingga proses akhir dari pilkada ini yang akan menjawabnya.
"Banyak yang menanyakan tentang kapabilitas kami dan terkait dengan pertanyaan tersebut, Kami hanya berkata bahwa kami akan menjawabnya dengan kinerja kami," ungkap Wiyono.
Sampai saat ini proses scan C1 di kabupaten pangandaran sudah 100%, kabupaten dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 308.663 jiwa yang tersebar pada 672 TPS di 10 kecamatan, tinggal menyisakan 2 kecamatan lagi untuk proses penghitungan manual di tingkat kecamatan menggunakan aplikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) dan diperkirakan selesai hari ini (Sabtu, 12/12).
Selain melakukan pemantauan di Kabupaten Pangandaran, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang juga mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat juga menyempatkan diri memantau wilayah Karawang Barat, Karawang Timur, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya.
Hasil pemantauan secara keseluruhan, daerah di Provinsi Jawa Barat relatif lebih baik, meskipun di beberapa daerah seperti Kabupaten Cianjur ditemui beberapa kendala, meski demikian Ferry berharap segala masalah yang terjadi dapat diselesaikan pada tingkatannya sehingga tidak perlu harus naik ke tingkatan di atasnya.
“Dari hasil pantauan saya, Jawa Barat pada umumnya relatif lebih baik, saya berharap segala dinamika yang muncul dapat diselesaikan di tingkatannya, apabila hal tersebut terkait soal rekapitulasi maka bisa diselesaikan saat pleno rekpitulasi di kecamatan, sehingga tidak perlu menunggu naik sampai kabupaten/kota,” tutup Ferry.(shr/dam.FOTO.HumasKPU/dam)
Pantau Pilkada Kabupaten Pangandaran melalui aplikasi SITUNG disini
