Keterangan Foto : Peserta kegiatan "diseminasi hasil riset partisipasi masyarakat dalam Pemilu" dari perwakilan partai demokrat sedang menyampaikan usulannya, acara dihadiri perwakilan partai politik peserta Pemilu.

Jakarta, kpu.go.id-Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum di suatu daerah, peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam tiap tahapan pemilihan membutuhkan kerjasama semua pihak dalam menjaga keharmonisan tersebut.

Menurut Boyke Nofrizon, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu di Indonesia,  merupakan sebagai lembaga penanggung jawab pada tingkat partisipasi. Partisipasi yang dimaksud menurutnya tidak hanya dengan melakukan sosialisasi saja, tetapi juga meningkatkan partisipasi dalam menjaga kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

Meski demikian Boyke sepakat dengan KPU terkait tingkat partisipasi yang cukup baik terjadi di pemilihan kepala daerah serentak kali ini. “Saya sepakat bahwa partisipasi kali ini cukup baik, akan tetapi dengan catatan,” ungkap Boyke. Lanjutnya, ia mengharapakan ada nya evaluasi atau diskusi bersama dengan seluruh partai politik peserta Pemilu, terkait riset tingkat partisipasi  saat hasil Pilkada serentak di 269 daerah itu telah selesai.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan diskusi hasil tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu di Ruang Rapat lantai I, Kantor Komisi Pemilihan Umum, Kamis (17/12). Diskusi ini merupakan pemaparan terkait riset partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan legislatif 2014 serta Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015.

Sedangkan menurut Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas, riset terlebih dahulu akan dilakukan terhadap hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu yang difokuskan pada 4 Faktor, yakni, faktor apa saja yang mempengaruhi kehadiran dan ketidakhadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih secara umum serta bagaimana upaya untuk meningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, imbuh Sigit.


Setelah itu, riset nantinya dilanjutkan kepada sebab-sebah penurunan tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung menurun pada Pemilihan Kepala Daerah secara nasional, secara kasat mata bahkan terdapat penurunan sampai di angka 20% didaerah yang terjadi kasus korupsi pada kepala daerahnya, Tambah Sigit.

"Kita ada kecenderungan penurunan angka partisipasi secara nasional, dari angka-angka itu yang tingkat penurunannya drastis lebih dari 20% ada di 5 daerah, dan apabila dilihat pada daerah tersebut ada kejadian khusus yaitu Korupsi," ungkap Sigit.

meski demikian menurut sigit itu tidak dapat langsung disimpulkan sebagai penyebab menurunnya tingkat partisipasi sebab masih banyak variabel lain yang perlu dilakukan penelitian lebih mendalam.

"Kita masih belum bisa menyimpulkan apakah variabel itu (Korupsi-red) yang menimbulkan angka partisipasinya turun sedemikian jauhnya atau masih ada variabel lain," terang Sigit. Ia pun menegaskan bahwa hasil riset yang dikeluarkan hari ini masih bersifat sementara berdasarkan hasil upload C1 yang telah dilakukan, kemungkinan masih dapat berubah, menunggu penetapan yang dilakukan berjenjang pada tiap daerah.

Penurunan tingkat partisipasi yang terjadi menurut sigit dapat disebabkan oleh banyak hal, yang menurutnya perlu dilakukan riset mendalam, apakah hal tersebut dikarenakan kurangnya kinerja dari penyelenggara, atau pilihan politik masyarakat atau kinerja dari kandidat itu sendiri. Langkah KPU dalam Diseminasi Riset Parmas ini merupakan langkah awal penelitian KPU yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) untuk mendapatkan masukan dari seluruh stake holder Pemilu.(dam.FOTO/dam/ieam)